Perjanjian hadir dalam kehidupan sehari-hari: sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, hingga perjanjian kerja sama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320.
Empat syarat sah perjanjian
- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan harus diberikan secara bebas, tanpa kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Para pihak harus cakap menurut hukum.
- Suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan.
- Suatu sebab yang halal. Isi dan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Syarat subjektif dan objektif
- Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak. Jika tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak.
- Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Jika tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada.
Tips sebelum menandatangani
- Baca seluruh isi perjanjian, termasuk ketentuan denda dan penyelesaian sengketa.
- Pastikan identitas dan kewenangan pihak lain.
- Simpan salinan perjanjian yang telah ditandatangani.
Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum.