Pelindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam konstitusi. Melalui Perubahan Kedua pada tahun 2000, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri atas Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.
Ragam hak yang dijamin
Bab XA mencakup berbagai hak, di antaranya:
- Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A).
- Hak membentuk keluarga dan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B).
- Hak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D).
- Kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E).
- Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F).
- Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan (Pasal 28H).
Hak yang tidak dapat dikurangi
Pasal 28I ayat (1) menyebutkan sejumlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Hak dan kewajiban berjalan beriringan
Pasal 28J mengingatkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pembatasan atas pelaksanaan hak hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
Kerangka hukum pendukung
Selain konstitusi, pelindungan HAM diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga menjadi dasar keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum.