Perselisihan di tempat kerja dapat terjadi, misalnya terkait hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau antar-serikat pekerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mekanisme penyelesaiannya secara bertahap.
Empat jenis perselisihan
- Perselisihan hak.
- Perselisihan kepentingan.
- Perselisihan pemutusan hubungan kerja.
- Perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
Tahapan penyelesaian
1. Perundingan bipartit. Langkah pertama adalah musyawarah antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha. Hasil perundingan dituangkan secara tertulis.
2. Penyelesaian melalui pihak ketiga. Apabila bipartit gagal, salah satu atau kedua pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pilihan penyelesaiannya meliputi mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, sesuai jenis perselisihannya.
3. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Jika mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke PHI.
Dokumen yang perlu disiapkan
- Perjanjian kerja, slip gaji, dan bukti pembayaran upah.
- Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
- Korespondensi dan risalah perundingan.
Ketentuan ketenagakerjaan materiil telah mengalami sejumlah perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pastikan Anda merujuk pada peraturan yang berlaku terkini.
Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum.