Akses terhadap keadilan tidak boleh bergantung pada kemampuan ekonomi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk bagi orang atau kelompok orang miskin.
Siapa penerima bantuan hukum?
Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Bantuan hukum dapat mencakup masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.
Siapa pemberi bantuan hukum?
Bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum dan telah memenuhi persyaratan, termasuk verifikasi dan akreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Cara mengajukan permohonan
Secara umum, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan:
- identitas pemohon dan uraian singkat pokok persoalan;
- dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang (misalnya lurah atau kepala desa).
Peran WANACHMAYU
WANACHMAYU bukan Pemberi Bantuan Hukum terakreditasi dan tidak memberikan perwakilan hukum. Namun, kami dapat membantu Anda memahami persoalan dan merujuk Anda kepada lembaga yang tepat.
Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum.