Mengurus dokumen kependudukan, perizinan, atau layanan kesehatan adalah bentuk interaksi warga dengan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.
Standar pelayanan
Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan, yang di antaranya memuat persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Standar ini menjadi tolok ukur yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai kualitas layanan.
Apa itu maladministrasi?
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Contohnya antara lain penundaan berlarut, permintaan imbalan di luar ketentuan, penyimpangan prosedur, dan diskriminasi.
Saluran pengaduan
- Pengaduan kepada penyelenggara layanan. Setiap penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan.
- Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima laporan dugaan maladministrasi.
- Kanal pengaduan pelayanan publik nasional yang dikelola pemerintah.
Simpan bukti seperti tanda terima, nomor antrean, tangkapan layar, dan catatan waktu kejadian untuk memperkuat laporan Anda.
Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum.