Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Penjabaran dalam UU PPLH
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjabarkan hak tersebut. Pasal 65 UU PPLH antara lain mengatur hak setiap orang untuk:
- mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan;
- mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Pelindungan bagi pejuang lingkungan
Pasal 66 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan ini dikenal sebagai pelindungan terhadap Strategic Lawsuit Against Public Participation (anti-SLAPP).
Peran masyarakat
Masyarakat dapat berpartisipasi melalui pengawasan sosial, pemberian saran dan pendapat, serta penyampaian informasi dan/atau laporan. Partisipasi yang terdokumentasi dengan baik akan memperkuat upaya pelindungan lingkungan.
Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum.